Aturan Hak Guna Usaha (HGU) dan Asas Nasionalitas di Dalamnya

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri, melainkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

HGU-tanah-perkebunan-kebun-setu-bekasi-cileungsi-ochol-anto-erawan-rumahhokie-dok
Lahan HGU digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan luas paling sedikit 5 hektar hingga 25 hektar. (Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Pasca-debat Capres jilid kedua beberapa hari lalu, Hak Guna Usaha (HGU) menjadi pembicaraan publik. Seperti biasa, warganet menjadikannya trending topic di linimasa berbagai media sosial. Namun, apa sebenarnya HGU dan bagaimana aturan mainnya?

Perihal Hak Guna Usaha diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria—lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).

Baca Juga: Genjot Sertifikasi Tanah, ATR/BPN Tawarkan Empat Program

Dalam pasal 28 UUPA dijelaskan, Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri, melainkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Lahan HGU digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan dengan luas paling sedikit 5 hektar hingga 25 hektar. Jika luasnya 25 hektar atau lebih, harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

Baca Juga: Defisit Hukum Rumah Susun di Era Industri 4.0, Siapa Merugi?

Hak Guna Usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 31 menerangkan, Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Jangka waktu penguasaan Hak Guna Usaha paling lama 25 tahun, namun untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha paling lama 35 tahun, misalnya saja untuk perkebunan sawit yang memiliki umur panjang. Kendati demikian, jangka waktu ini masih bisa diperpanjang maksimal 25 tahun.

Dalam Pasal 30 dipaparkan, mereka yang dapat mempunyai hak guna usaha adalah WNI, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Baca Juga: Penyelesaian RUU Pertanahan Jadi Prioritas Komisi II DPR

Syarat-syarat pemberian Hak Guna Usaha, demikian pula peralihan dan penghapusannya, harus didaftarkan. Pendaftaran tersebut meliputi (1) pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. (2) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya. (3) Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dalam Pasal 34 disebut, HGU terhapus karena (a) jangka waktunya berakhir, (b) dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, (c) dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, (d) dicabut untuk kepentingan umum, (e) ditelantarkan, (f) tanahnya musnah.

Asas Nasionalitas
Hak Guna Usaha tidak bisa dimiliki oleh orang WNA dan badan hukum asing. Pemberian Hak Guna Usaha pada badan hukum yang bermodal asing hanya dimungkinkan dalam hal diperlukan, berdasarkan undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana (Pasal 55).

“Hak Guna Usaha merupakan salah satu titel hak kepemilikan yang termaktub dalam UUPA. Pasal-pasal yang mengatur HGU berlaku asas nasionalitas, karena hanya Warga Negara Indonesia yang bisa memilikinya. Di sana ada aturan jangka waktu dan untuk usaha apa saja. Jadi, secara normatif dibenarkan oleh UUPA, dan bukan sesuatu yang haram,” jelas Muhammad Joni, praktisi hukum properti yang juga menjabat sebagai Managing Director Smart Property Consulting (SPC).

Baca Juga: RUU Pertanahan Diharapkan Jadi Solusi Ketimpangan Ekonomi

Menurutnya, HGU, sebagaimana HGB (Hak Guna Bangunan) diberikan kepada WNI secara berkeadilan, bukan hanya kelompok tertentu yang terbatas.

“Hak atas tanah itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan justru dikuasai semuanya oleh pemerintah ataupun BUMN atau BUMD,” pungkas Joni.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda