Begini Tanggapan APERSSI Tentang Judicial Review Permen PUPR

APERSSI menilai kehadiran Permen PUPR No.23/2018 dan Pergub No.132/2018, dapat memberikan keadilan serta kesetaraan bagi pemilik dan konsumen rumah susun (rusun) di Tanah Air.

APERSSI Tanggapi Rencana Judicial Review Permen PUPR dan Pergub Pengelolaan Rusun, Ibnu Tadji, apartemen
(Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) menyatakan tetap mendukung implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) No.23/2018 dan Peraturan Gubernur (Pergub) No.132/2018 tentang pengelolaan rumah susun.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh APERSSI sebagai tanggapan terhadap adanya pihak yang akan melakukan Judicial Review atas terbitnya dua peraturan tersebut.

Ditemui saat jumpa pers, Kamis (14/02/2019) di Jakarta, Ketua Umum APERSSI, Ibnu Tadji mengatakan dengan diterbitkannya dua aturan baru tersebut, dapat memberikan keadilan serta kesetaraan bagi pemilik dan konsumen rumah susun (rusun) di Tanah Air.

Baca Juga: APERSSI Dukung Peraturan Menteri tentang Penghuni Rumah Susun

“Dengan penerapan peraturan ini, membuat kawasan hunian vertikal menjadi sama seperti hunian tapak. Tidak ada pemberlakuan pengelolaan ditentukan berdasarkan luas atau banyaknya kepemilikan,” kata Ibnu.

Menurutnya, dua peraturan itu dapat meluruskan serta menegaskan kembali hak dan kewajiban para pemilik rusun, seperti yang dinyatakan dalam UU no.20/2011 tentang Rumah Susun.

Ia mencontohkan, salah satunya mengenai hak suara pada pemilihan pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), yang menyatakan satu nama pemilik hunian satu suara.

Baca Juga: Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Hukumnya Wajib!

“Selama ini penerapan hak suara didasari pada Nilai Perbandingan Proporsional (NPP), yang memiliki unit lebih banyak dan atau besar, akan menguasai kepengurusan P3SRS secara terus menerus,” jelas Ibnu.

Ia berpendapat, sebagai organisasi berbasis anggota, seharusnya setiap anggota P3SRS memiliki suara yang sama. Dengan begitum akan terwujud keadilan serta melindungi mayoritas penghuni rusun.

Adapun mengenai larangan pengurus P3SRS untuk merangkap jabatan di rusun lainnya, APERSSI menilai sudah sangat tepat, karena pengelolaan kawasan hunian paling baik jika dilakukan oleh mereka yang menghuni rusun tersebut.

Baca Juga: Defisit Hukum Rumah Susun di Era Industri 4.0, Siapa Merugi?

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama Sekjen APERSSI, R.M. Bambang Setiawan berujar pihaknya mengikuti dari sejak awal pembahasan Permen PUPR No.23/2018 dan Pergub No.132/2018.

Penyusunannya sudah melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemilik, pelaku pembangunan dan Pemerintah secara demokratis.

“Kami berharap majelis hakim yang akan mengadili permohonan Judicial Review perkara ini dapat mempertimbangkanrasa keadilan bagi konsumen rusun,” tutur Bambang.

Seperti diketahui bersama, beberapa waktu lalu, Yusril Ihza Mahendera melalui Ihza & Ihza Law Firm ditunjuk sebagai kuasa hukum untuk mengajukan gugatan Judicial Review terhadap Permen PUPR No.23/2018 dan Pergub No.132/2018.

Adhitya Putra Pratama
adhitya.putra@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda