KemenPUPR dan Bank Dunia Bahas Pasokan Rumah Rakyat

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan registrasi pengembang rumah MBR dan pemeringkatan pengembang untuk mendapatkan sertifikasi.

rumah-sederhana-subsidi-menengah-drone-rumahhokie-dok
Foto: Dok. RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Untuk menyukseskan program perumahan terjangkau nasional atau National Affordable Housing Program (NAHP), Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) menggandeng Bank Dunia (World Bank).

Ada tiga komponen yang dikerjasamakan, yakni bantuan teknis (Technical Assistance/TA), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Baca Juga: Gandeng Bank Dunia, Pemerintah Perkuat Sistem Pengembangan HREIS

Terkait Bantuan Teknis, Pemerintah dan para mitra kerja (Bappenas, Perum Perumnas, dan Kementerian Dalam Negeri) membahas sisi pasokan (supply side).

“Bantuan teknis terkait supply side ini menekankan pada program pengembangan dan reformasi kebijakan perumahan, penguatan Perum Perumnas sebagaimana ditugaskan oleh PP Nomor 83 Tahun 2015, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah,” jelas Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti dalam siaran pers yang diterima RumahHokie.com.

Pada kesempatan tersebut, Lana mengatakan, peningkatan kapasitas pemerintah daerah (Pemda) ada kaitannya dengan implementasi PP No. 64 Tahun 2016 terkait pembangunan perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Saat ini ada 20 Pemda dari sekitar 500 Pemda yang siap untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 yaitu terkait dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk rumah MBR,” tutur Lana.

Baca Juga: 30.000 Unit Rumah Dapat Dana BSPS dari Bank Dunia Tahun Ini

Selain itu, dia pun menyoroti perlunya perbaikan terhadap sistem penyediaan perumahan MBR. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan registrasi pengembang rumah MBR dan melakukan pemeringkatan terhadap pengembang dalam rangka mendapatkan sertifikasi yang nantinya akan dilkeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Lebih lanjut, Lana menyoroti beberapa hal terkait supply side, yaitu belum adanya mekanisme pengawasan terhadap harga tanah dan pembangunan perumahan yang belum terintegrasi dengan pembangunan perkotaan.

Empat Pilar
Di lain pihak, Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, KemenPUPR, Hardi Simamora menjelaskan, bantuan teknis untuk supply side meliputi empat pilar.

Pilar pertama terkait dengan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Pilar kedua terkait dengan mesin untuk melakukan reformasi yang melibatkan pemda, Pokja PKP, Perumnas, dan Pengembang.

“Pilar ketiga terkait agenda prioritas, sedangkan pilar keempat terkait dengan pedoman pelaksanaan,” urai Hardi.

Baca Juga: Bank Dunia Turun Tangan Beri Pembiayaan Rumah Berbasis Tabungan

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah dan World Bank akan melaksanakan roadshow ke mitra terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Perum Perumnas, Kementerian BUMN, maupun pertemuan dengan internal Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan melaksanakan kunjungan lapangan ke Surabaya, DKI, dan Sumatera Barat.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda