Kementerian ATR/BPN Kembangkan Aplikasi Penilaian Tanah Massal

Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian ATR/BPN, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

lahan-tanah-apartemen-serpong-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Pesatnya perkembangan teknologi, mendorong Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengembangkan Aplikasi Penilaian Tanah Massal Berbasis Bidang Tanah (PentaBIT 1.0).

Aplikasi ini merupakan hasil kerjasama antara Kementerian ATR/BPN, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Baca Juga: Tahun Ini, Kementerian ATR/BPN Lakukan Digitalisasi Arsip Pertanahan

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah, Arie Yuriwin mengatakan, pengembangan aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan perolehan data dan informasi nilai tanah. Pasalnya, nilai tanah selalu berubah seiring waktu, sehingga penilaiannya menjadi tantangan utama Pemerintah.

Dari sisi kepentingan pengadaan tanah, tuturnya, nilai tanah dibutuhkan dalam dua dari empat tahapan pengadaan tanah, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

“Pada tahapan perencanaan dibutuhkan estimasi nilai ganti kerugian dan pada tahapan pelaksanaan dibutuhkan besaran nilai ganti kerugian,” kata Arie Yuriwin dalam siaran pers yang dirilis Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Inilah Tujuh Jenis Lahan Sumber Objek Bank Tanah

Dia mengatakan, nilai tanah menjadi unsur penting dalam kemudahan pengurusan pengadaan tanah.

“Perhitungan nilai bidang demi bidang tanah sudah seharusnya tersedia dan diperbaharui. Sehingga ketika instansi yang membutuhkan informasi tanah dalam menghitung perkiraan nilai ganti kerugian bisa mendapatkan referensi nilai pasar tanahnya. Demikian juga, ketika Penilai Pertanahan yang melakukan penilaian objek,” urainya.

Pentingnya Penilaian Tanah
Lebih lanjut, Arie menjelaskan, pengadaan tanah sudah memiliki tolok ukur untuk nilai bidang tanah. Dengan demikian, diharapkan permasalahan ketimpangan besaran nilai ganti kerugian yang dihasilkan oleh Penilai atas obyek pengadaan tanah yang berdampingan bisa diminimalisir dengan mengacu kepada nilai bidang tanah dari sumber yang sama.

Baca Juga: Rangkul BSSN, ATR/BPN Kembangkan Sistem Sertifikat Elektronik

Menurutnya, nilai bidang tanah dari sisi kepentingan komponen internal lain di Kementerian ATR/BPN, akan dibutuhkan pada dua hal. Pertama, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan penghitungan estimasi nilai kompensasi akibat perubahan tata ruang. Kedua, Perhitungan nilai pada konsolidasi tanah, dari nilai horizontal unit bidang tanah menjadi nilai vertikal unit satuan rumah susun.

Dari sisi pemangku kepentingan lain, nilai tanah sangat dibutuhkan untuk berbagai kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang menjadi dasar penarikan PBB, BPHTB, dan PPH.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda