Kementerian PUPR: Proyek TOD Tidak Dimonopoli Pengembang BUMN

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan mengatakan, tidak ada monopoli dalam pembangunan proyek TOD (transit oriented development). Apa alasannya?

khalawi abdul hamid - kementerian PUPR - adhitya putra - rumahhokie - dok
Khalawi Abdul Hamid, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Foto: Adhitya Putra - RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR), Khalawi Abdul menolak anggapan sebagian pihak yang mengatakan proyek transit oriented development (TOD) dimonopoli oleh perusahaan dan pengembang BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Menurutnya, tidak ada monopoli dalam pembangunan proyek properti yang terhubung dengan transportasi masa tersebut.

Baca Juga: Di Tangan Pengembang BUMN, Proyek TOD Dinilai Kurang Greget

“Pengembang swasta biasanya masih melihat-lihat dahulu, apakah proyek (dengan konsep TOD) ini menguntungkan atau tidak. Selain itu, konsep TOD sendiri masih kami godok. Jadi supaya menarik (pihak swasta untuk mengembangkan proyek TOD), pengembang BUMN dulu yang bergerak, misalnya Perumnas dan pengembang dari BUMN Karya,” jelas Khalawi saat berbincang dengan awak media beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Kementerian PUPR terus berupaya agar pihak pengembang swasta tertarik mengembangkan TOD, tetapi tentu saja mereka harus memiliki lahan yang dekat dengan transportasi masa.

“Salah satu pengembang yang siap mengembangkan TOD adalah Sinar Mas Land. Kendati demikian, lahan proyek tersebut ternyata tidak terlalu dekat dengan hub transportasi masa, sehingga diperlukan shuttle bus khusus sebagai jalan keluarnya,” lanjut Khalawi.

Baca Juga: Inilah 5 Prinsip Pengembangan Transit Oriented Development (TOD)

Dia juga menyatakan pihak Kementerian PUPR akan mengadakan pertemuan dengan organisasi Pengembang Real Estat Indonesia (REI) guna membahas kontribusi pengembang swasta dalam pembangunan TOD.

“Konsep masterplan proyek TOD harus ada lebih dulu. Bukan bisa diimplementasikan di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota besar lain, seperti Surabaya dan Medan. Dengan demikian, pengembang swasta pun bisa bersaing dengan bebas untuk mengembangkan proyek TOD,” kata Khalawi.

30% untuk MBR
Sebelumnya, tutur Khalawi, Departemen Perhubungan sudah menginisiasi pembangunan proyek dengan konsep TOD di Tanjung Barat, kemudian di Pondok Cina, dan terakhir di Rawa Buntu.

Pelaksanaan Kegiatan groundbreaking Sinergi BUMN Rumah Susun Terintegrasi di Stasiun Rawa Buntu, Jurangmangu dan Cisauk tanggal 10 Desember 2018 lalu, paparnya, merupakan salah satu langkah terobosan inovatif Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha (KPBU) khususnya melalui pola sinergi BUMN di sektor Perumahan dalam rangka penyediaan perumahan layak huni dengan mengoptimalkan lahan pemerintah/BUMN pada simpul-simpul transportasi.

Baca Juga: Salah Kaprah Pengembangan Kawasan Berbasis TOD di Jakarta

Terkait harga unit apartemen di proyek TOD yang disebut-sebut mahal, Khalawi mengatakan setidaknya sebanyak 30% unit apartemen di proyek TOD digunakan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

Dengan demikian, harga yang dipatok tentu harus sesuai dengan aturan pemerintah, yakni menggunakan KPR subsidi. Sedangkan, sisanya bisa dipasarkan dengan harga apartemen komersial.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda