Kementerian PUPR Serahkan Aset Rusun dan Rusus Senilai Rp266 Miliar

Setiap tahun setidaknya ada tiga atau empat kali proses serah terima aset. Diharapkan Pemda dan Yayasan penerima bantuan mengalokasikan dana untuk pemeliharaan aset tersebut.

rumah-susun-rusun-fasilitas-taman bermainkemenpupr-rumahhokie-dok
Rumah susun (Foto: Dok. KemenPUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan serah terima aset rumah susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) senilai Rp266 miliar kepada pemerintah daerah (Pemda) dan yayasan.

Serah terima aset tersebut diharapkan dapat mendorong Pemda dan yayasan untuk melakukan pengelolaan bantuan perumahan secara mandiri untuk masyarakat di daerahnya masing-masing.

Baca Juga: 2019, Program Perumahan Rakyat Dapat Kucuran Dana Rp7,82 Triliun

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyatakan, pihaknya akan terus melakukan serah terima aset bangunan milik pemerintah pusat kepada Pemda dan Yayasan.

Untuk itu, imbuhnya, Pemda dan yayasan diharapkan bisa membantu dalam menyusun kelengkapan administrasi dalam proses serah terima aset tersebut.

“Barang Milik Negara (BMN) yang diserah terimakan berupa 52 unit Rusun terdiri dari 49 Rusun Pondok Pesantren dan tiga Rusun Perguruan Tinggi. Total hunian Rusun tersebut  sebanyak 1.840 unit dan 727 rumah khusus Khusus di 10 Kabupaten/Kota yang dibangun mulai 2012 hingga 2017,” ungkap Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, Jumat (23/11/2018).

Baca Juga: Masyarakat Papua Barat Dapat Bantuan 355 Rumah Khusus

Khalawi menjelaskan, setiap tahun diharapkan setidaknya ada tiga atau empat kali proses serah terima aset di bidang perumahan. Dengan demikian, Pemda dan Yayasan penerima bantuan perumahan bisa mengalokasikan APBD untuk biaya pemeliharaan dan perawatan aset tersebut.

“Masih banyak lagi aset yang akan akan kami serah terimakan. Dari data yang ada baru sekitar 40% Rusus yang diserahterimakan,” terangnya.

Kendala IMB
Beberapa kendala yang kerap dihadapi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang dihadapi di lapangan dalam proses serah terima antara lain belum lengkapnya administrasi. Dalam hal ini surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih menjadi salah satu kendala utama yang sulit untuk dipenuhi.

“Kami akan kejar Pemda untuk bisa mengeluarkan IMB bangunan yang ada. Kami juga menerjunkan Satgas Pengawasan dan Pemantauan Program Sejuta Rumah (P2PSR) untuk bisa mendorong Pemda dan memberikan pendampingan kepada penerima bantuan dalam menyelesaikan kelengkapan administrasi serah terima aset ini,” tandasnya.

Baca Juga: Sukseskan Program Sejuta Rumah, Pemerintah Lakukan 4 Hal Ini

Tahun depan, jelas Khalawi, pihaknya akan memperketat persyaratan bagi Pemda maupun Yayasan yang ingin mendapatkan bantuan perumahan dari Kementerian PUPR. Salah satunya adalah dengan adanya surat pernyataan dari Pemda dan Yayasan untuk mengurus dan mempercepat keluarnya IMB.

“Pemda juga harus membantu percepatan IMB ini. Jangan sampai proses IMB berbelit-belit,” harapnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda