Pasar Properti Tidak Bisa Lagi Menyasar Generasi Milenial

Bila hanya mengandalkan pihak swasta, sampai kapan pun generasi milenial akan sulit untuk membeli rumah. Peran pemerintah diperlukan untuk mengambil alih sebagian tanggung jawab ini.

generasi milenial jakarta - hunian - rumah - apartemen - gaya hidup - rumahhokie - dok
Generasi milenial Jakarta (Foto: diolah RumahHokie.com)

RumahHokie.com (Jakarta) – Menurut sebuah survei, penghasilan rata-rata generasi milenial—yang lahir pada kurun 1980 – 1995—berkisar Rp6,1 juta per bulan. Jika dihitung-hitung ala perbankan, maka dengan cicilan tersebut mereka akan mampu mencicil rumah sebesar Rp2 jutaan per bulan.

“Dengan cicilan sebesar itu, maka properti atau rumah yang sanggup dibeli berada di kisaran Rp200 juta – Rp250 jutaan. Itu pun dirasa sudah sangat mepet,” ungkap Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (IPW).

Baca Juga: Seperti Apa Minat Generasi Milenial Terhadap Properti?

Bayangkan bila mereka harus bekerja di Jakarta, tutur Ali, maka hampir mustahil untuk membeli rumah seharga itu di Jakarta. Lantas, bagaimana dengan apartemen yang digadang menjadi hunian para milenial? Ternyata apartemen seharga itu pun sudah tidak ada lagi di Jakarta.

Pilihan tentu masih terbuka dengan melirik pasaran rumah subsidi FLPP seharga di bawah Rp150 jutaan. Namun, hanya mereka yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta yang bisa menikmati.

“Itu pun tak semuanya tertarik, karena sebagian besar generasi milenial merasa rumah subsidi minim fasilitas. Apalagi bentuk bangunan dirasa sangat standar dan tak mencerminkan jiwa generasi milenial yang butuh kebanggaan,” papar Ali.

Baca Juga: Bank BTN Tawarkan KPR Khusus Generasi Milenial

Kalaupun ada sebagian yang membeli rumah tersebut dan masih kerja di Jakarta, maka dapat dipastikan produktivitas kerja mereka terganggu, karena jarak dan waktu tempuh relatif jauh.

“Sudah habis biaya, habis waktu juga. Pilihannya kemudian meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke Jakarta untuk menyewa rumah, menyewa apartemen, atau indekos bulanan. Itulah fenomena masyarakat yang bekerja di Jakarta,” katanya.

Lagi-lagi Bank Tanah
Ternyata pasar properti yang ada saat ini tidak bisa lagi menyasar generasi milenial sebagai pembeli. Kondisi ini sebetulnya tidak berbeda dengan kondisi generasi sebelumnya saat berusia muda dengan harga properti yang juga tidak terjangkau.

“Bedanya, saat ini harga properti terus melejit lebih tinggi meninggalkan daya beli, sehingga generasi muda sekarang semakin sulit membeli hunian,” ujarnya.

Baca Juga: Inilah Ciri-ciri “Hunian Zaman Now” yang Diminati Generasi Milenial

Bila hanya mengandalkan pihak swasta, imbuh Ali, maka sampai kapan pun akan sulit bagi generasi milenial untuk membeli rumah. Peran serta pemerintah mengambil alih sebagian tanggung jawab ini dengan membangun hunian-hunian vertikal milenial yang terintegrasi dengan TOD (transit oriented development) harus secara serius dipertimbangkan.

“Selain itu, konsep bank tanah juga harus segera diterapkan. Hal ini memang sudah agak terlambat. Pasalnya, bank tanah telah dibicarakan di berbagai seminar, tapi tak kunjung selesai,” tegas Ali.

Baca Juga: Solusi Penyediaan Rumah Subsidi: Penyesuaian Harga atau Bank Tanah?

Untuk itu, Pemerintah harus lebih sigap ‘mengamankan’ tanah-tanah di sekitaran TOD, baik itu LRT (light rail transit) ataupun MRT (mass rapid transit) sehingga tidak terjadi aksi spekulatif terhadap harga tanah. Sebagian tanah milik BUMN/BUMD seharusnya dapat ‘dihibahkan’ untuk hunian generasi milenial, sehingga harga hunian bisa terjangkau.

Saat ini, banyak BUMN yang menyasar pasar milenial, namun harga yang ditawarkan masih jauh dari keterjangkauan. Profil pembeli pun sebagian besar bukanlah kaum milenial, melainkan investor yang berharap rental yield.

Peran Pihak Swasta
Lebih lanjut Ali mengatakan, ide hunian vertikal di atas pasar tradisional yang direvitalisasi pun perlu dipertimbangkan, sehingga para pekerja di Jakarta dapat terpenuhi kebutuhan huniannya dengan membeli atau paling tidak menyewa.

“Masalah kepemilikan lahan seharusnya tidak menjadi masalah asalkan payung hukum dan kebijakannya jelas serta terjamin kepastian hukumnya,” jelas Ali.

Baca Juga: Inspirasi Rumah yang Mendorong Kreativitas Generasi Milenial

Di sisi lain, pihak swasta pun seharusnya dilibatkan dalam bentuk CSR (corporate social responsibility) untuk membangun Rusunami atau Rusunawa bagi pekerja. Jadi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat gusuran, melainkan untuk para pekerja profesional yang membutuhkan hunian dengan fasilitas yang lebih baik.

“Konsep penataan kota dengan pendekatan konsep hunian vertikal harus segera dilakukan karena harga tanah tidak dapat menunggu daya beli,” pungkasnya.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda