Potensi Dana untuk Sektor Perumahan Nasional Capai Rp76 Triliun

Alternatif pembiayaan perumahaan saat ini membutuhkan dana-dana jangka panjang untuk dapat menjamin sustainabilitas pembiayaan perumahan.

ali tranghanda - IPW - by - anto erawan - rumahhokie - dok2
Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch (ilustrasi: Anto Erawan - RumahHokie.com)

Oleh: Ali Tranghanda

RumahHokie.com (Jakarta) – Pembiayaan perumahan menjadi salah satu aspek dalam penyediaan perumahan. Kendati demikian, besarnya pagu anggaran untuk perumahan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) relatif masih kecil, yakni di bawah 2% dibandingkan dengan sektor lainnya.

Melihat kebutuhan pasar perumahan yang diperkirakan mencapai 700.000 unit per tahun, maka pastinya kebutuhan pembiayaan menjadi sangat besar. Dari besarnya kebutuhan tersebut, para pengembang dan pemerintah saat ini hanya mampu memasok 300 ribuan unit rumah per tahun, sehingga masih dibutuhkan 400 ribu unit lagi.

Baca Juga: Potensi Besar, Pengembang Harus Bidik Pasar Menengah-Bawah

Kekurangan pasokan tersebut, selain dikarenakan daya beli, juga masih minimnya anggaran yang masuk ke sektor perumahan. Berbagai alternatif pembiayaan termasuk dengan secondary mortgage yang disalurkan melalui PT SMF belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pun saat ini masih pro-kontra, sehingga masih ditunda pelaksanaannya.

Butuh Dana Jangka Panjang
Alternatif pembiayaan perumahaan saat ini membutuhkan dana-dana jangka panjang untuk dapat menjamin sustainabilitas pembiayaan perumahan, salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan yang juga memberikan fasilitas pembiayaan rumah dan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Program ini merupakan salah satu manfaat layanan tambahan (MLT) untuk meningkatkan kesejahteraan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Fasilitas ini diperuntukkan bagi seluruh peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik mereka yang masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ataupun kategori non-MBR.

Baca Juga: Siapa Saja yang Bisa Jadi Peserta Tapera Tahap Pertama?

MLT yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) kepada pesertanya mencakup 4 jenis, yaitu KPR, pinjaman uang muka perumahan (PUMP), pinjaman renovasi perumahan (PRP), dan kredit konstruksi bagi developer.

Persyaratan pemberian KPR dan PUMP bagi MBR diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pemerintah, dengan maksimal pembiayaan KPR dan PUMP sampai dengan 99% dari harga rumah yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Baca Juga: Bagaimana Pekerja Sektor Informal Mendapat KPR dari Bank BTN?

Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR, pemberian KPR maksimal sebesar 95% dengan harga rumah maksimal sebesar Rp500 juta per unit. PUMP tidak diperkenankan bagi pekerja pada kategori ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 17/10/PBI/2015.

Untuk jenis PRP yang diperuntukkan untuk merenovasi rumah pekerja, besaran dana pinjaman maksimal yang dapat diberikan adalah sebesar Rp50 juta.

Dan terakhir untuk pembiayaan kredit konstruksi khusus diperuntukkan bagi developer perumahan yang membangun rumah tapak ataupun rumah susun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga: WNA Pun Bisa Manfaatkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)

Berdasarkan PP No. 55 Tahun 2015 Tentang Pengelonaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 37A menyatakan bahwa pengembangan dana Jaminal Sosial Hari Tua (JHT) pada instrumen investasi dapat digunakan untuk mendukung program penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30%.

Per 31 Desember 2017 diperkirakan dana JHT tersebut mencapai Rp254 triliun, sehingga dana yang dapat digunakan untuk perumahan sebesar Rp76 triliun. Dana yang cukup besar bisa digunakan untuk membiayai pasar perumahan nasional.

Kurang Sosialisasi
Sejak awal tahun, BPJS-TK sudah menyediakan fasilitas uang muka atau down payment (DP) 1% untuk kredit kepemilikan rumah (KPR). Namun realisasi DP 1% di kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih belum maksimal, karena belum banyak diketahui pekerja.

Padahal, alokasi dana bantuan KPR itu dialokasikan Rp5 triliun di tahun ini. Kurangnya sosialisasi juga ditengarai menjadi sebab penyerapan program yang rendah.

Baca Juga: Apa Sebab Pengembang Enggan Membangun Rusunami?

Selain itu beberapa hambatan terkait kerjasama dengan pihak perbankan dalam hal imbal jasa masih menjadi pekerjaan rumah semua pihak. Besarnya imbal jasa yang diharapkan BPJS-TK sesuai aturan yang ada adalah suku bunga Bank Indonesia ditambah 3% dan itu relatif cukup besar.

Harusnya para pemangku kepentingan dapat duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga untuk penyediaan perumahan rakyat tidak selalu harus berpikir secara komersial melainkan memenuhi misi sosial.

Dengan potensi dana sebesar Rp76 triliun, tentunya bukan jumlah yang sedikit bila disalurkan ke sektor perumahan melalui instrumen yang ada, baik untuk rumah komersial ataupun yang dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga lebih banyak lagi masyarakat khususnya MBR yang mempunyai rumah.

Ali Tranghanda adalah pakar properti nasional dan CEO Indonesia Property Watch. Artikel ini adalah pendapat pribadi penulis.

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda