PPDPP: Ada 8 Bank Penyalur KPR FLPP dengan Performa Buruk

Guna mempercepat penyaluran dana FLPP Tahun 2018, Bank BTN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalur dana FLPP.

diskusi-forwapera-flpp-bogor-ppdpp-kemenpupr-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Bogor) – Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengungkapkan penerima manfaat FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) di 2018 ini mencapai sebanyak 12.455 unit rumah dengan bantuan senilai Rp1,43 triliun.

“Sementara itu, realisasi penyaluran dana FLPP dari 2010 hingga 31 Juli 2018, telah mencapai Rp32,36 triliun dengan rumah terbangun mencapai 532.283 unit,” tutur Direktur Utama PPDPP, Budi Hartono dalam diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) yang mengangkat tema “Skema Baru FLPP dan Relaksasi LTV Gairahkan Pasar Perumahan” di Bogor, Sabtu (4/8/2018).

Baca Juga: Database MBR Diperlukan Agar Program Sejuta Rumah Tak Salah Sasaran

Total penerima manfaat KPR FLPP dari 2010 terdiri dari pegawai swasta (73,72%), Pegawai Negeri Sipil (12,85%), Wiraswasta (7,72%), TNI/Polri (3,98%), dan lain-lain (1,73%).

Dalam penyaluran dana FLPP, imbuhnya, tahun ini PPDPP telah bekerjasama dengan 40 Bank Pelaksana yang terdiri dari sembilan Bank Nasional dan 31 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Turunkan Porsi Pendanaan FLPP
Lebih lanjut Budi memaparkan, untuk mendukung percepatan pencapaian Program Sejuta Rumah, pemerintah juga melakukan penyiapan dukungan dana yang berdampak pada penurunan beban fiskal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada program FLPP. Kebijakan tersebut dilakukan dengan cara penyesuaian proporsi pendanaan FLPP.

Baca Juga: Mau Rumah Subsidi, Ini Dia 40 Bank Penyalur KPR FLPP di 2018

Berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 463 Tahun 2018 Tentang Proporsi Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, maka setelah sebulan keputusan ini ditandatangani, maka sejak tanggal 20 Agustus 2018, proporsi pendanaan yang sebelumnya 90:10 berubah menjadi 75:25.

“Sebanyak 75% dana berasal dari pemerintah, dalam hal ini PPDPP, sedangkan sisanya sebesar 25% di-blended dengan dana yang berasal dari bank pelaksana,” jelasnya.

8 Bank dengan Performa Buruk
Kendati demikian, Budi Hartono juga mengakan ada beberapa bank yang performanya tidak bagus dalam penyaluran FLPP.

“Ada tiga bank umum nasional dan lima BPD yang belum melakukan realisasi KPR FLPP,” katanya.

Baca Juga: Dana FLPP Dipangkas, Bank BTN Fokus Skema Subsidi Selisih Bunga

Untuk itu, Budi mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Ada pula usulan agak bank-bank ini dikenakan sanksi, karena dana yang FLPP yang dikucurkan kepada bank yang bersangkutan seharusnya bisa dipergunakan bank lain untuk menyalurkan FLPP.

Guna mempercepat penyaluran dana FLPP Tahun 2018, Bank BTN telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan untuk menjadi salah satu Bank Pelaksana penyalur dana FLPP. Pada semester pertama 2018, bank dengan kode bursa BBTN tersebut hanya menyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB).

“Saat ini Perjanjian Kerjasama Operasional antara PPDPP dan Bank BTN dalam proses finalisasi,” ungkap Budi.

Dana Rp6,57 Triliun
PPDPP merupakan Satuan Kerja yang menyalurkan FLPP dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri PUPR melalui koordinasi dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan.

Tahun 2018, PPDPP mengelola dana sebesar Rp6,57 triliun yang terdiri dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak Rp2,18 triliun, saldo tahun 2017 sebesar Rp2,049 triliun, serta target pengembalian pokok dan penarikan sebesar Rp2,33 triliun, dengan target sebesar 60.625 unit rumah.

Dengan terjadinya penurunan porsi pendanaan, maka target PPDPP meningkat menjadi 70.000 unit rumah. Perubahan proporsi penyaluran ini didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Baca Juga: Mulai 2018, Cuma Pengembang Terdaftar Bisa Bangun Rumah Subsidi

Selain itu, lanjut Budi, PPDPP melakukan inovasi pengembangan IT melalui Sistem e-FLPP yang memungkinkan proses verifikasi data yang diajukan Bank Pelaksana kepada PPDPP dapat lebih cepat dilakukan, sehingga dapat mempercepat proses pencairan dana FLPP kepada MBR.

Sistem yang diluncurkan oleh Menteri PUPR pada tahun 2016 ini masuk ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda