REI Sebut Tiga Kendala Pembangunan Perumahan ASN dan TNI-Polri

Beberapa permasalahan pembangunan rumah ASN dan TNI-Polri dipaparkan DPP REI saat bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

parkir motor - rumah susun tni kodam jaya - kemenpupr - rumahhokie - dok
Rumah susun TNI Kodam Jaya (Foto: Dok. Kementerian PUPR)

RumahHokie.com (Jakarta) – Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) menyebut ada beberapa permasalahan terkait program pembangunan rumah untuk aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Tentara Nasional Indonesia-Kepolisian Republik Indonesia (TNI-Polri).

Ketua Umum DPP REI, Soelaeman Soemawinata mengatakan, setidaknya ada tiga permasalahan dalam program pembangunan rumah tersebut. Pertama, kelayakan kredit yang sering terkendala BI checking yang disebabkan dasar penilaian kelayakan konsumen adalah besaran gaji pokok.

Baca Juga: Sukseskan Program Perumahan Rakyat, Ini Dua Usulan REI untuk Pemerintah

“Pendapatan ASN dan TNI-Polri lebih besar pada tunjangan kinerja, namun sering tidak memenuhi kelayakan pemberian kredit (karena gaji pokok tidak memenuhi syarat bank),” jelas Soelaeman Soemawinata saat pertemuan DPP REI dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Senin (4/2/2019) lalu.

Menurut Eman—panggilan akrab Soelaeman—kendala kedua terkait dengan rumah subsidi yang harus ditempati. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2014 tentang Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Dalam Rangka Perolehan Rumah Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, penerima subsidi yang kedapatan tidak menempati rumah selama satu tahun berturut-turut, maka fasilitas subsidinya dapat dicabut.

Baca Juga: Bangun 394.686 Unit, REI Pasok 40% dari Capaian Program Sejuta Rumah 2018

“Hal ini menjadi kendala, karena banyak ASN dan TNI-Polri yang bertugas di luar daerah asalnya, tetapi ingin mengajukan kredit kepemilikan rumah di daerah asalnya,” terangnya.

Ketiga, terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/Pmk.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana. Disebutkan bahwa Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Jakarta Jadi Percontohan Pertama
Pada kesempatan yang sama, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan, Pemerintah ingin menata kembali masalah hunian dan Jakarta akan dijadikan daerah percontohan pertama.

“Kita ingin di Jakarta ada pembangunan massal perkantoran dan hunian vertikal, agar ruang terbuka hijau (RTH) bisa lebih banyak. Masalah pada pembebasan lahan itu pasti, ada tetapi memang harus dihadapi,” ungkap Wapres seperti dinukil dari laman wapresri.go.id.

Baca Juga: Anies Baswedan: Jakarta Adalah Pusat Kemiskinan Ekstrem

Terkait budaya masyarakat Indonesia yang lebih senang pada rumah tapak, imbuh Jusuf Kalla, menyakini bahwa budaya dan kebiasaan bisa berubah dengan sendirinya jika sudah terasa nyaman.

“Budaya bisa diubah, mungkin awalnya berat tetapi bila orang sudah bisa merasakan kenyamanan dan efisiensi tinggal dihunian vertikal maka akan menjadi biasa saja,” terangnya.

Pada pertemuan itu, Wapres juga mengungkapkan bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 1,4% per tahun, atau sekitar tiga juta orang sedangkan luas wilayah tidak bertambah.

“Karena itulah pembangunan hunian vertikal sangat diperlukan,” pungkas Jusug Kalla.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda