REI Usulkan Harga Rumah Subsidi Naik 7,5% Karena Beberapa Hal Ini

Selama ini, Pemerintah lebih banyak memerhatikan sisi demand dengan memberi subsidi kepada konsumen. Sementara di sisi suplai, pengembang rumah MBR tak banyak menerima kemudahan dan subsidi.

diskusi dan media gathering REI - Forwapera, Cisarua, Bogor - soelaeman soemawinata - ikang fawzi - by anto erawan - rumahhokie - dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Bogor) – Kenaikan harga rumah subsidi sebesar 5% per tahun, ditengarai tak memberi cukup marjin keuntungan bagi pengembang. Bila regulasi ini tak diubah, maka dikhawatirkan makin banyak pengembang yang enggan membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini.

Menurut Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Pemerintah saat ini lebih banyak memerhatikan sisi demand, dalam hal ini konsumen. Para konsumen yang mendapat banyak kemudahan, seperti KPR FLPP, SSB, dan lain-lain.

Baca Juga: Begini Caranya, Agar Pengembang Tertarik Membangun Rumah Subsidi

Sementara itu, imbuhnya, di sisi suplai kurang diperhatikan. Tak banyak subsidi dan kemudahan yang dinikmati pengembang rumah subsidi, padahal tanpa suplai, program sejuta rumah tidak akan berjalan, lantaran pengembang swasta yang memasok paling banyak.

Untuk itu, imbuhnya, REI sedang memperjuangkan perubahan harga rumah subsidi. Usulan ini sudah diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) untuk dibahas.

“Besaran kenaikan harga ditetapkan berdasarkan analisa harga yang diperoleh dari semua daerah, dirangkum dan dibandingkan menjadi satu harga yang paling ideal,” kata Eman—demikian Soelaeman akrab disapa—saat menjadi pembicara di acara Diskusi dan Media Gathering Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Cisarua, Bogor, Jumat (28/9/2018).

Baca Juga: Pengembang Usulkan Harga Rumah Naik, Ini Jawaban Kementerian PUPR

Eman menuturkan, rata-rata kenaikan harga rumah di setiap daerah seharusnya berkisar 10%, namun REI mengusulkan kenaikan hanya sekitar 7,5% per tahun. Tujuannya, agar harga rumah masih terjangkau oleh masyarakat menengah bawah.

“Tetapi itu usulan dari REI, bukan keputusan. Kami akan perjuangkan besaran (kenaikan) itu sehingga pengembang di daerah punya ruang untuk bisa mengembangkan hunian-hunian yang lebih berkualitas untuk masyarakat,” paparnya.

Tujuh Kendala Perumahan
Lebih lanjut Soelaeman Soemawinata beralasan, kenaikan harga rumah subsidi diusulkan REI karena kendala dan situasi di daerah berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki tanah keras, tanah sawah, tanah rawa, tanah lepung, dan lain-lain, sehingga biaya untuk pematangan lahannya juga berbeda-beda.

Kedua, ketersediaan material setiap daerah pun berbeda-beda. Ada yang mudah, tetapi ada pula yang sulit seperti di daerah-daerah ujung Timur Indonesia, atau daerah kepulauan. Semua faktor itu perlu dipertimbangkan, dan tidak bisa disamaratakan.

Kendala ketiga, di bidang pertanahan. Saat ini, ungkap Eman, REI sangat intens bertemu dan berkomunikasi dengan Kementerian Agraria, Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di seluruh Indonesia. Sebagian besar daerah saat ini sudah dapat menikmati kemudahan proses sertifikasi tanah oleh BPN.

Baca Juga: Solusi Penyediaan Rumah Subsidi: Penyesuaian Harga atau Bank Tanah?

“Kalau ada masalah, sekarang kita bisa selesaikan dengan cepat. Itu garansi dari Menteri Sofyan Djalil,” ungkap Eman.

Keempat, di bidang perizinan. REI menjadi salah satu instansi atau asosiasi yang ikut terlibat menggodok sistem perizinan terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), dimana Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Perizinan, M. Turino Junaedi masuk menjadi salah satu tim Satgas Nasional OSS.

“Itu semua menunjukkan REI sudah bekerja dan berkontribusi dalam menyiapkan kemudahan perizinan berusaha, sekaligus bukti keberadaan REI diakui oleh pemerintah,” ujar Eman.

Baca Juga: Inilah Kendala Pembangunan Rumah Rakyat Menurut REI dan APERSI

Kelima, di bidang perpajakan. REI secara intens terus berkomunikasi dengan Ditjen Pajak. Beberapa poin yang diusulkan REI kepada Ditjen Pajak antara lain mengenai penghapusan PPnBM untuk rumah mewah, penghapusan PPh Pasal 22 terkait penjualan barang yang tergolong sangat mewah, serta PPN masukan untuk rumah MBR diterima untuk kemudian direstitusi.

REI pun telah mengusulkan dan memperjuangkan supaya untuk peningkatan mutu rumah MBR dalam skala 20% di atas harga yang ditentukan PMK (Peraturan Menteri Keuangan), yang dikenakan PPh 2,5% hanya yang 20%-nya saja.

“Kami juga mengusulkan supaya dilakukan relaksasi perpajakan untuk membangkitkan sektor properti yakni terkait pajak final supaya tetap diberlakukan karena ada isu pajak nonfinal, kemudian pajak tanah telantar juga sudah tidak diperlukan lagi diwacanakan, dan pajak-pajak lain terkait properti. Kita pantau dan urusin terus soal pajak-pajak properti ini,” tegas Eman.

Baca Juga: Beli Rumah Subsidi, Harus Jeli Memilih Lokasi

Keenam, di bidang infrastruktur dan tata ruang. REI sudah memperjuangkan supaya pemerintah membuat aturan zonasi khusus bagi rumah murah yang diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Selama ini kendala utama pengembangan rumah murah, selain persoalan izin, juga soal rendahnya infrastruktur serta akses ke transportasi publik. Dengan adanya zona khusus rumah MBR maka infrastruktur kawasan mendapat prioritas pemerintah, dan harga tanah bisa terkendali.

Kendala terakhir adalah pilar hukum dan regulasi properti. Eman mengatakan, REI sudah mengambil peran penting dalam mengawal UU Pertanahan, UU Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), UU Rumah Susun, aturan hunian berimbang dan juga aturan kepemilikan properti bagi orang asing.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda