Terkait Pungli Sertifikat Tanah, ATR/BPN Minta Laporan dari Masyarakat

Pemerintah menyadari ada potensi terjadinya pungli dalam pembuatan sertifikat tanah, sehingga disusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri.

art-bpn-sertifikat-tanah-sengketa-mix-rumahhokie-anto-erawan-dok
Foto: Anto Erawan - RumahHokie.com

RumahHokie.com (Jakarta) – Merespon kabar di berbagai media yang menyebut terjadi pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A. Djalil, dengan tegas membantah hal tersebut. Menurutnya, tidak ada pungli pada proses pembuatan sertifikat tanah di lingkungan ATR/BPN.

Dia mengatakan, Pemerintah menyadari bahwa ada potensi terjadinya pungli, sehingga disusun Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Baca Juga: ATR/BPN: PPAT Bisa Dapat Sanksi Tegas Jika Lakukan Pelanggaran

“Untuk layanan BPN sepenuhnya ditanggung oleh negara, tetapi pada tahap pra sertifikat seperti menyediakan materai, membuat patok tanah, mengumpulkan bukti hak kepemilikan memang mereka dikenakan biaya,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN seperti dilansir dari siaran pers Kementerian ATR/BPN.

Berdasarkan SKB 3 Menteri biaya yang dimaksud mencakup tiga hal, yakni kegiatan penyiapan dokumen, pengadaan patok dan materai, serta operasional petugas kelurahan atau desa dengan jumlah maksimal Rp450.000.

Baca Juga: Targetkan Jadi Institusi Berstandar Dunia, ATR/BPN Terapkan Tujuh Pilar

“Jumlah nominalnya berbeda-beda. Hal tersebut bisa diputuskan oleh musyawarah desa atau dengan peraturan Bupati sesuai dengan tingkat kesulitan suatu daerah,” kata Sofyan A. Djalil.

Lebih lanjut, Sofyan menegaskan, Kementerian ATR/BPN akan tetap melakukan penindakan terhadap segala kegiatan yang melanggar aturan atau menyalahgunakan wewenang.

“Yang jadi masalah Kalau masyarakat tidak mau melapor, kami tidak bisa ambil tindakan, begitu juga polisi,” katanya.

Baca Juga: Tahun ini, Kementerian ATR/BPN Rilis Aplikasi e-office dan Smart PTSL

Dalam perspektif besar, misalnya di tahun 2017 seluruh produk PTSL mencapai 5,4 juta dan di tahun 2018 meningkat menjadi 9,3 juta, Menteri ATR/Kepala BPN mengakui terjadi pelanggaran, tetapi persentasenya sangat kecil dan terus dilakukan sosialisasi ke masyarakat.

Pemerintah juga menyadari bahwa kebutuhan masyarakat seperti kepastian hukum hak atas tanah dan akses ke perbankan untuk rakyat dan pengusaha kecil maka Presiden memberikan target 9 juta tanah harus terdaftar di 2019, dan mendaftarkan seluruh tanah di Indonesia pada 2025.

Anto Erawan
anto.erawan@rumahhokie.com

Please follow and like us:

Silakan Beri Komentar

Komentar Anda